Entri Populer

Sabtu, 12 Juni 2010

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

QoinPro.com: Free Bitcoins every 24 hours
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH


A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah:
Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;
Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksitransaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus.

B. Dasar Hukum

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara;
Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI);
Undang-undang APBN;
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah;
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN;
Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Dasar Kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah.

Azas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran.

Azas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggung jawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasuk aset, hutang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah

Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :
Tidak bertujuan untuk mengukur laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumbersumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh;
Tidak ada kepentingan pemilik

Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan dividen pada akhir tahun buku;
Adanya akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, apropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan / membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.





E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :
Pemerintah Daerah secara keseluruhan
DPRD, Pemerintah Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas pemerintah tingkat propinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota  penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.

F.   Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi

Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otonomipun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisa fiskal maupun ekonomi makro.

Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya. Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan per pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep Government Finance Statistic (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selain berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi. Di samping itu, agar konsisten dengan penerapan sistem perencanaan strategik sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, klasifikasi rekening pun harus mampu dirinci hingga menggambarkan program dan aktivitas setiap entitas akuntansi. Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, klasifikasi rekening pemerintah daerah disusun dalam 29 digit.

G. Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:

a)      Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

b)      Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

c)      Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadiankejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

d)     Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran.

H.  Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini memuat angka-angka anggaran dan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan memperbandingkan angka-angka tersebut dan memanfaatkan informasi lainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu unit pemerintah daerah. Nota Perhitungan Anggaran serta daftar tambahan yang terkait di dalamnya harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan laporan kinerja input, process, output, dan outcome kegiatan pemerintah daerah yang dikaitkan dengan laporan keuangannya. Nota Perhitungan Anggaran dan daftar tambahan ini diperlukan antara lain untuk memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja keuangan dan menjelaskan perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan serta memberikan referensi silang terhadap perkiraan laporan keuangan tertentu.



 


Sumber :

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah :

Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar